/ Profil / Bidang Pemberdayaan E-Government

Bidang Pemberdayaan E-Government

1. Bidang Pemberdayaan E-government mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan E-Government.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini, Bidang Pemberdayaan E-Government mempunyai fungsi:

  • Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan E-Government ;
  • Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan dibidang pemberdayaan E-Government;
  • Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait Pemberdayaan E-Government;
  • Rancangan,pengembangan dan pemberdayaan E-Government;
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Bidang Pemberdayaan E-Government dipimpin oleh seorang kepala bidang yang dalam tugasnya bertanggung jawab terhadap Kepala Dinas.

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pemberdayaan E-Government dibantu oleh:

  • Seksi Aplikasi informatika;
  • Seksi Pemberdayaan E-Government; dan
  • Seksi Infastruktur TIK.
Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab pada kepala bidang.
Seksi Bidang Pemberdayaan E-Government

(1) Seksi Aplikasi Informatika mempunyai tugas menyiapakan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang aplikasi informatika.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1(satu) pasal ini, Seksi aplikasi informatika mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang aplikasi informatika yang meliputi :

  • Pembangunan layanan sistem informasi berbasis Elektronik untuk layanan dasar pemerintah;
  • Pembangunan layanan sistem informasi berbasis elektronik untuk layanan public;
  • Pembangunan layanan sistem informasi berbasis elektronik untuk layanan bisnis dan UMKM;
  • Pembangunan system basis data (database) elektronik;
  • Pemeliharaan dan pengembangan sistem informasi berbasis elektronik;
  • Pembinaan dan pengembangan industri perangkat lunak;
  • Pembinaan dan pengembangan industri perdagangan elektronik;

b. Pelaksana pembinaan terhadap pemberdayaan aplikasi informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan aplikasi informatika di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

d. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pemberdayaan aplikasi informatika;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/instansi terkait pemberdayaan aplikasi informatika;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

(1) Seksi pengelolaan e-government mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pengelolaan di bidang E-government di lingkungan Pemerintahan Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi pengelolaan E-government mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang pemberdayaan E-government meliputi

  • Perumusan masterplan pelaksanaan E-government yang terus berkesinambungan.
  • Penataan dan pengendalian tata kelola domain di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten.
  • Pengendalian interkoneksi dan interoperasi infrastruktur dan aplikasi informatika Pemerintah berbasis elektronik.
  • Penyusun standar tatakelola E-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
  • Mengkoordinasikan pelaksanaan tataklola E-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap pemberdayaan E-government di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan Egovernment;

d. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap pemberdayaan Egovernment;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intansi terkait pemberdayaan E-government;

f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

(3) Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Bidang.

(1) Seksi Infrastruktur TIK mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang pembangunan dan pengelolaan infrastruktur TIK.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, seksi Infrastruktur TIK mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Infrastruktur TIK yang meliputi :

  • Pembangunan infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten,
  • Pembangunan Pusat data-data center (DC) dan pusat operasi Jaringan/Network Opration center (NOC).
  • Penyedian akses internet dan intranet di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
  • Pemeliharaan infrastruktur TIK,DC dan NOC.
  • Pengendalian sistem keamanan infrastruktur TIK.
  • Pengendalian infrastruktur TIK,DC dan NOC.

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

c. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi terhadap infrastruktur TIK di lingkungan Pemerintah Kabupaten;

d. Pelaksanaan kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap infrastruktur TIK;

e. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/intansi yang berhubungan dengan infrastruktur TIK;

f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.