/ Profil / Bidang Persandian, Pos, dan Telekomunikasi

Bidang Persandian, Pos, dan Telekomunikasi

1. Bidang Persandian,Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan seta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang persandian, pos dan telekomunikasi.

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), pasal ini Bidang persandian, pos dan telekomunikasi mempunyai fungsi :

  • Perumusan kebijakan di bidang persandian, pos dan telekomunikasi;
  • Pelaksanaan kebijakan serta kewenangan di bidang persandian, pos dan telekomunikasi;
  • Penentuan standar persandian dan keamanan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  • Pengawasan, pembinaan dan pengendalian Penyelenggaraan kegiatan pos, telekomunikasi khusus penyiaran dan telekomunikasi;
  • Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antara lembaga/intansi terkait persandian, pos dan telekomunikasi;
  • Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

3. Bidang Persandian, Pos dan telekominikasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Dalam melaksanakan tugas dan Fungsinya, Bidang Persandian, pos dan telekomunikasi di bantu oleh :

  • Seksi Persandian
  • Seksi Penyelenggaraan Pos,Telsus dan Penyiaran.
  • Seksi Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Masing- masing Seksi dipimpin oleh kepala seksi yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Seksi Bidang Persandian, Pos, dan Telekomunikasi

(1) Seksi Persandian mempunyai tugas bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan sebagai mana di maksud pada ayat 1 ( satu) ini, seksi persandian mempunyai fungsi :

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan dan pengendalian persandian yang meliputi :

  • Penyusunan standar pengelolaan, pengamanan dan klasifikasi informasi;
  • Penyusunan dan pengawasan pelaksanaan standar keamanan informasi Pemerintah;
  • Penyusunan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan tehnis persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten;
  • Pelaksanaan layanan operasional persandian;
  • Pelaksanaan layanan keamanan informasi pemerintah;
  • Pengembangan kopentensi Persandian di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

b. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan dan tata kelola persandian;

c. Pelayanan pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaran dan tata kelola persandian;

d. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/intasi terkait penyelenggaraan dan tata kelola persandian;

e. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan atasan.

(1) Seksi pelayanan pos, Telsus dan penyiaran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijiakan serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan standar prosedur untuk pembinaan pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi di bidang penyelenggaraan pos, telsus dan penyiaran di wilayah kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi pelaksana pos, telsus dan penyiaran mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan Pemerintah Kabupaten dibidang pelaksanaan pos, telsus dan penyiaran di wilayah kabupaten, yang meliputi:

  • Pelayanan pos (layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, paket logistik, transaksi keuangan dan keagenan pos);
  • Pelayanan penyiaran radio dan/atau televisi;
  • Pelayanan jaringan komunikasi data;
  • Pelayanan komunikasi radio antar penduduk;
  • Pelayanan telekomunikasi dengan spektrum frekuensi;
  • Pelayanan layanan telekomunikasi universal;
  • Pelayanan layanan internet dan games online;

b. Pelaksana kewenangan pemberian rekomendasi untuk penyelenggaraan layanan pos, telsus dan penyiaran;

c. Pelaksana pembinaan terhadap penyelenggaraan layanan-layanan pos, telsus dan penyiaran.

(1) Seksi penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai tugas menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah kabupaten dalam hal penyusunan dan penerapan stantar prosedur untuk pembinaan, pengawasan dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi dibidang penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, seksi penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai fungsi:

a. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta kewenangan pemerintah Kabupaten di bidang penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi :

  • Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi bergerak (seluler);
  • Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi serat optik;
  • Penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi bergerak (seluler);
  • Penyelenggaraan jasa jaringan telekomunikasi serat optik;

b. Pelaksana kewenangan pemberian rekomendasi penyelenggaraan layanan telekomunikasi;

c. Pelaksanaan pembinaan terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;

d. Pelaksana pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;

e. Pelaksana kegiatan pendataan dan pelaporan terhadap penyelenggaraan layanan telekomunikasi;

f. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama antar lembaga/instansi terkait penyelenggaraan telekomunikasi;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.